1

Desa lebih condong memberikan pelayanan yang sifatnya administratif, di mana desa hanya sebatas menerbitkan surat-surat dan rekomendasi kepada warganya. Selain itu, juga menjadi obyek permintaan data oleh pemerintah daerah dan pusat serta melaporkan setiap kegiatan desa.

 

Selama ini pelayanan pokok di desa adalah pelayanan administrasi seperti KTP, KK, Akte Kelahiran, formulir NA dan lain sebagainya. Syarat utama untuk mengakses pelayanan ini  adalah pemilikan buku nikah. Akan tetapi, terbukti beberapa tahun kemarin banyak warga yang ikut isbat nikah melalui program JMS LOBAR karena tidak memiliki buku nikah. Di sisi lain desa juga tidak memiliki data tentang jumlah pasangan pernikahan yang sudah maupun tidak memiliki buku nikah. Di mana persoalan ini terjadi, ada kemungkinan warga tidak bisa memperoleh hak untuk mengakses pelayanan administrasi di atas.

 

Pelayanan di atas merupakan bentuk manajerial yang dilayani di kantor desa, akan tetapi dalam prakteknya desa tidak optimal dalam memberikan pelayanan. Ini disebabkan desa tidak memiliki basis data yang nyata. Oleh karena demikian, untuk mengoptimalkan pelayanan di desa, maka perlu adanya basis data yang lengkap sehingga pelayanan dapat berjalan dengan maksimal. Dalam mengoperasikan basis data, maka hal yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas aparatur desa serta peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.

 

Tidak hanya itu, dalam pelayanan sistem informasi desa, tidak ada satupun desa yang telah membentuk petugas pengelola data dan informasi desa. Selama ini, informasi dan data diserahkan ke masing-masing KAUR atau KASI di desa/kelurahan. Wajar kemudian warga tidak bisa mengakses dengan maksimal informasi yang ada di desa. Untuk itu, desa harus membentuk Pejabat Pengelola Informasi Desa sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah.