Wajah pengelolaan Informasi Publik di Desa

Pasca keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wacana tentang Otonomi Desa terus mengemuka, bahkan menjadi perhatian hampir semua kalangan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama isu pengelolaan informasi di desa. Beragam temuan tentang sistem dan pengelolaan informasi desa terus bermunculan.

Sebagian besar kalangan menemukan fakta bahwa pengelolaan informasi desa masih belum memadai dan kecendrungannya tidak terbuka. Dari hasil temuan tersebut, banyak kalangan mencoba melakukan advokasi perbaikan sistem dan pengelolaan informasi di desa.

Beberapa kalangan pemerhati sosial mencoba menginisiasi pengembangan sistem dan pengelolaan informasi desa berbasis teknologi dalam upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka (open government village), dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Akan tetapi tidak sedikit dari upaya yang dilakukan menuai kegagalan yang pada akhirnya tidak mencapai tujuan yang diharapakan. Problem pokoknya adalah pengembangan sistem dan pengelolaan informasi tanpa mengukur dan menilai sumberdaya manusia dan potensi yang ada di desa. Akibatnya sistem informasi desa yang dibangun tidak berjalan maksimal. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya membangun sistem infomasi desa yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa?

Strategi Pengelolaan Informasi Publik

Kita jangan lupa bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan daerah industrial yang penduduknya cenderung familiar dengan media informasi teknologi. Sebaliknya Nusa Tenggara Barat merupakan daerah agraris yang sebagian besar penduduknya tersebar di desa-desa, yang mayoritas belum melek teknologi. Untuk menjamin semua lapisan masyarakat di desa bisa mengakses informasi pada pemerintah desa, maka dibutuhkan beberapa pendekatan dalam pengelolaan informasi diantaranya; pengelolaan informasi berbasis teknologi dan pengelolaan informasi berbasis tradisi lokal (local wisdom).

Dalam pengetahuan umum terdapat tiga tahap penting dalam pengelolaan informasi publik diantaranya; pencarian data, pengumpulan data dan penyebarluasan data menjadi sebuah informasi. Ketiga tahap ini tidak bisa dipaksakan hanya menggunakan basis teknologi. Jika pada proses “penyebarluasan informasi” hanya menggunakan media teknologi informasi, maka terkesan dipaksakan karena menegasikan fakta mayoritas penduduk di desa adalah petani yang sebagian besar belum “melek teknologi”. Jika demikian, maka informasi tetap saja tidak efektif karena tidak akan bisa menjangkau masyarakat luas yang ada di desa. Penggunaan informasi menggunakan media teknologi akan jauh lebih efektif bila digunakan pada tahap “pencarian dan pengumpulan data/informasi”, sehingga data atau informasi tidak tercecer pada tumpukan kertas.

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa pengelolaan informasi di desa tidak boleh kaku, sebaliknya harus fleksibel. Harus dipadukan antara pengelolaan informasi yang berbasis teknologi dengan pengelolaan informasi berbasis tradisi lokal (local wisdom).

Pengelolaan informasi desa tidak bisa dipaksakan dengan skema pengelolaan informasi teknologi atau bertahan dengan skema pengelolaan informasi berbasis tradisi lokal. Yang paling penting adalah meletakkan prinsip penggunaan metode/strategi dalam pengelolaan informasi harus didasari pada kebutuhan dan sumber daya yang ada di desa untuk memastikan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat bisa terjamin.