Berbagi Informasi, Belajar Bersama, dan Advokasi

Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Jalan Pencegahan Korupsi di Desa

Salah satu mandat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 adalah Negara memberi wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengatur dan mengelola sumber daya desanya sebagai syarat pokok menjadi sebuah desa yang mandiri dan berdaulat. Tetapi kita juga patut waspada terhadap wewenang desa pasca UU tersebut  diberlakukan, jangan sampai pemerintah desa selaku pemegang kebijakan di desa cenderung menyalahgunakan kewenangan yang sudah diberikan seperti halnya dengan penyelenggaraan otonomi daerah.

Sejarah telah membuktikan bagaimana otonomi daerah sebagai satu sistem pemberian wewenang penuh oleh Negara kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diberlakukan pasca reformasi 1998, ternyata hanya menyuburkan praktek korupsi dan tidak banyak membawa perubahan hidup yang lebih baik bagi masyarakat seperti yang dicita-citakan pada mulanya.

Oleh sebeb itu, penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah penting untuk dijadikan sebagai refrensi bagi penyelenggaraan otonomi desa untuk menemukan strategi pengawalan yang tepat sehingga semua pihak di desa khususnya desa-desa yang tersebar di NTB tidak mengalami kekeliruan yang sama dalam praktek penyelenggaraan sistem pemerintahan otonom.

Catatan Kelam Praktek Korupsi Pada Rezim Otonomi Daerah

Sejak runtuhnya rezim orde baru, tuntutan publik akan negara yang demokratis dan berkeadilan, tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terus bermunculan. Respon negara atas tuntutan public akhirnya disambut dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004.

Inti sari pokok dari kebijakan otonomi daerah seperti yang diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 adalah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pembangunan dan pemerintahan di daerahnya. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan serta melakukan percepatan pemerataan pembangunan yang pada gilirannya akan berujung pada meningkatnya kualitas hidup, kualitas pelayanan dan kualitas kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam perjalanannya, cita-cita otonomi daerah yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat ternyata hanya menjadi isapan jempol. Sebaliknya, masyarakat justru dipertontonkan dengan fakta terus merebaknya para pejabat publik daerah yang terjerat kasus korupsi ditengah kualitas hidup yang semakin memburuk. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terjerat korupsi menduduki jabatan sebagai Bupati/walikota terjerat kasus kasus korupsi. Hasil dokumentasi ICW 2012 dalam outlook korupsi politik 2013, terdapat 24 Bupati/Walikota terjerat kasus korupsi, data Kemendagri selama 2004-2013 mencatat 309 Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota yang terjerat korupsi. Sementara di Legislatif sepanjang 2004-2013 terdapat 349 kasus melibatkan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, dari 385 kasus yang ditangani KPK sejak berdiri tahun 2004, 72 kasus diantaranya melibatkan anggota DPR dan DPRD.

Maraknya kasus korupsi pada rezim otonomi daerah tidak lain disebabkan oleh tidak adanya transparensi oleh Pemerintah Daerah selaku pemegang kebijakan. Selain itu, fakta masih belum optimalnya kontrol masyarakat dalam memerangi korupsi juga telah memberi kontribusi besar terhadap merebaknya praktek korupsi pada rezim ini.

Mencegah Meluasnya Wabah Korupsi Masuk Desa

Untuk memastikan supaya penyelenggaraan otonomi desa berjalan sesuai dengan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah, maka mendorong keterbukaan informasi public di desa adalah satu keniscayaan. Jika masyarakat dengan aktif mendorong keterbukaan informasi public di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka peluang terjadinya tindakan koruptif oleh pemerintah desa akan menjadi sangat kecil. Maka mendorong pemerintah desa yang terbuka sebagai syarat pencegahan meluasnya wabah korupsi di desa mutlak dilakukan.

Pemerintah desa sebagai pemegang kebijakan di desa harus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan yang dimaksud setidaknya dapat diukur dari seberapa terbukanya pemerintah desa dalam memberikan informasi penyelenggaraan pembangunan kepada warganya.

Sejauh ini belum ada pemerintah desa yang secara aktif memberikan infomasi dalam setiap proses penyelenggaraan pembangunan kepada warganya, misalnya memberikan informasi tentang rincian dan besaran anggaran yang diterima dan dikelola untuk program pembangunan desanya. Padahal seharusnya setiap anggaran yang masuk ke desa wajib untuk diinformasikan kepada warga, bukan malah sebaliknya.

Untuk memastikan pemerintah desa menjalankan mandate UU nomor 14 tahun 2008 dalam kerangka menuju pemerintahan desa yang terbuka, tentu saja dibutuhkan dorongan kuat dan aktif dari masyarakat. Tanpa adanya dorongan yang kuat dan aktif dari masyarakat maka Pemerintahan Desa yang terbuka tidak akan pernah bisa terwujud. Jika Pemerintah Desa yang terbuka tidak terwujud, maka mencegah wabah korupsi di desa hanya menjadi sebuah mimpi yang tidak akan pernah bisa terwujud.

*Artikel ini pernah dimuat di kolom Opini Harian Lombok Post edisi Minggu, 7 Februari 2016.