Berbagi Informasi, Belajar Bersama, dan Advokasi

Mahasiswa Hukum Universitas Mataram pilih JMS Lombok sebagai responden penelitian tentang Perkembangan SID Di Kabupaten Lombok Barat

Putranji, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram berkunjung ke Kantor Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lombok (Rabu, 22 Maret 2017), guna meneliti tentang perkembangan pengelolaan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Lombok Barat. Ia memilih JMS Lombok sebagai responden, karena JMS Lombok merupakan lembaga yang konsisten mengkawal perkembangan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID), bahkan secara regular mengadakan Sekolah Manajemen Informasi Desa terhadap staf desa di Lombok Barat.

‘Saya mengetahui JMS Lombok pertama kali di Internet, kebetulan membuka internet untuk mencari lembaga yang mengkawal pengelolaan sistem informasi desa di Kabupaten Lombok Barat selama ini, akhirnya menemukan websitenya JMS Lombok.’ Ujar mahasiswa semester akhir  di depan staf JMS Lombok.

Anji, sebagai nama panggilan dari Putranji menambahkan; ‘Penelitian ini merupakan tugas untuk menyelesaiakan skripsi saya yang berjudul Analisis tentang Implementasi UU Desa, Khususnya Pasal 86 mengenai Sistem Informasi Desa sebagai kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk Mengembangkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah kabupaten menjalankan, juga apa kendalanya’.

Kehadiran mahasiswa ini diterima oleh Staf JMS Lombok yaitu Ilham, Bukhari Rahman dan Jhoni Suryadi sekaligus menjadi responden yang memaparkan beberapa perkembangan pengelolaan sistem informasi desa di Kabupaten Lombok Barat. Pada kesempatan ini, Bukhari Rahman menjelaskan mengenai pengalaman JMS Lombok menyelenggarakan Sekolah Manajemen Informasi Desa.

’Ada 16 desa di Lombok Barat, dan 1 desa di Lombok Tengah yang telah kami latih di Kantor JMS Lombok beberapa bulan lalu. Sementara soal biaya dan kebutuhan lain di Sekolah, mereka patungan/iuran, JMS Lombok hanya menyediakan tenaga pelatih dan fasilitas pendukung lainnya. Dari sekian yang telah dilatih, baru dua desa yang telah meng-onlinekan Aplikasi SID, diantaranya Desa Gelangsar dan Senggigi’. Papar Staf Informatika dan Teknologinya JMS Lombok.

Selain itu, Anji juga ingin mengetahui sejauh mana upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mengembangkan SID sesuai dengan amanat UU Desa tahun 2014 sejak ditetapkan, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sehingga belum bisa direalisasikan.

‘Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terlihat kurang serius mengimplementasikan sistem informasi desa, faktanya sudah lama kami berbicara tentang pentingnya pengelolaan sistem informasi desa baik di forum-forum SKPD maupun dengan Bupatinya secara langsung, tapi tidak ditanggap juga.’ Ungkap Jhony Suryadi, Staf Program JMS Lombok.

Lebih jauh, upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mengembangkan sistem informasi desa masih bersifat parsial. Bila merujuk pada UU desa pasal  86, pemerintah kabupaten berkewajiban untuk mengembangkan sistem informasi desa. Bentuknya adalah memfasilitasi kelengkapan sistem informasi desa baik perangkat lunaknya maupun meningkatkan kapasitas aparatur desa. Namun kenyataannya berkata lain, justeru pengembangan SID dilaksanakan atas inisiatif desa sendiri, tanpa ada sokongan dari Pemerintah Kabupaten.

‘Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat lamban melengkapi perangkat kebijakan yang menjadi dasar untuk mengembangkan sistem informasi desa. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sistem Informasi Desa, dan ini salah satu penghambatnya.’ Ujar Ilham Staf Penelitian dan Pengembangan Organisasi JMS Lombok.   

­Ia Melanjutkan, “Masalah lain adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak sunguh-sungguh menjadikan desa sebagai subyek pembangunan, perspektif model pembangunan ‘top down’ masih melekat di tubuh pemerintah saat ini. Hal ini bisa dilihat masih adanya intervensi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa’.